Profil

Tugas dan Fungsi

Blog Single
Share this Post:

TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 68 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, pada pasal 3, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi.


Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

a.         Perumusan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik;

b.        Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

c.         Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d.        Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama,  golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e.        Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f.         Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Kesbangpol;

g.        Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;

h.        Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesbangpol;  dan

i.          Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.