Kesbangpol Prov. Kalbar Gelar Dialog Pendidikan Politik

Dorong Partisipasi Perempuan di Politik

PONTIANAK. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat menggelar dialog pendidikan politik bagi perempuan Kalimantan Barat yang berlangsung di Grand Mahkota Hotel, Jalan Sidas, Pontianak, Rabu (22/2) kemarin.

Dengan mengangkat tema “Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan di Parlemen, Melepaskan Perempuan Dari Hegemoni Patriarki” ini diikuti peserta dari berbagai ormas perempuan, perwakilan perempuan yang berasal dari partai politik peserta Pemilu 2024, tokoh perempuan dan organisasi wanita lainnya di Pontianak.

Untuk narasumber, tampak hadir Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kalbar dan Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia.

Dalam sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harrison, M.Kes. yang diwakilkan oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Dra. Natalia Karyawati, M.E., mengatakan bahwa representasi perempuan dalam bidang politik dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Di Indonesia sendiri perempuan yang terjun dalam dunia perpolitikan masih terbelenggu dengan berbagai kendala dan masalah. “Salah satu masalah yang mendasar adalah budaya patriarki. Sistem ini disadari atau tidak masih terjaga dan terawat dalam kehidupan sebagian masyarakat di Indonesia,” ungkap Natalia.

Ia menambahkan dimana sebuah anggapan bahwa derajat perempuan adalah dibawah laki-laki dan perempuan adalah makhluk lemah dan harus dilindungi sehingga harus diperlakukan sesuai dengan keinginan laki-laki.

Selain itu, menurut Natalia, hal lain yang dirasakan dan masih menjadi masalah adalah sumber daya yang diperlukan untuk memasuki politik masih sangat terbatas, belum lagi terdapat berbagai macam batasan gaya hidup yang mengakibatkan perempuan mempunyai sedikit waktu untuk politik dan terfokus dengan keluarga dan kewajiban-kewajiban lain yang menuntut perhatian penuh, sehingga tidak ada waktu luang yang banyak untuk menjalaninya, ungkapnya.

Lebih lanjut Natalia menambahkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mendorong partisipasi politik perempuan antara lain pemberlakuan undang-undang yang menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, membuat perangkat hukum yang mendukung partisipasi politik perempuan serta melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi perempuan. “Melalui pendidikan politik yang diberikan kepada perempuan diharapkan dapat meningkatkan dan mendorong perempuan untuk maju dalam bidang politik,” ujar Natalia.