Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan pada Perangkat Daerah

Kesatuan Bangsa dan Politik se Kalimantan Barat Tahun 2023

Dilaksanakan di Hotel Mercure, Pontianak dengan para peserta sebanyak 65 orang terdiri dari para Pejabat Struktural dan Fungsional Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar, Kepala Badan/Kantor/Bagian Kesbangpol Kabupaten/Kota se Kalbar dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se Kalbar.

Maksud dan tujuan diselenggarakannya Kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi serta membangun komunikasi dua arah agar lebih terpadu, terarah, dan terukur serta dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan masyarakat serta untuk menciptakan kesepahaman dan terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan sinergis dalam menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan baik pada Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

Tema kegiatan kali ini “Kolaboratif dan Sinergi” yang memiliki makna bahwa dalam menyusun perencanaan perlu melibatkan berbagai pihak dalam memberikan masukan dan interaksi yang seimbang serta harmonis sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal “.

Peserta kegiatan Raker ini berjumlah 65 (enam puluh lima) orang yang terdiri dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat serta Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Rakor dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. dalam sambutannya beliau menyampaikan angka kemiskinan di Kalimantan Barat 6,81% di Kalbar 356 Ribu jiwa perkapita/bulan. Miskin artinya pendapatan kurang dari 500 ribu/bulan. Kaltara 6,68% tertinggi tingkat kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan keamanan terganggu. Kemiskinan penyebab utama segala keruwetan.

Dalam kesempatan ini pula, beliau menyampaikan 8 (Delapan) Amanat Presiden pada Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yakni:

1.   Kendalikan inflasi, bupati gubernur turun ke pasar jangan hanya berdasarkan laporan Disperindag, ketahanan pangan, atau instansi yang terkait.

2.    Turunkan kemiskinan extreme sampai dengan 0. Di kalbar 1% . kemiskinan extreme adalah mutlak tidak ada lagi kemampuan untuk mencari nafkah

3.  Turunkan Stunting. Agar pemuda benar-benar jadi motor pembangunan di 2025 di mana indonesia banyak dimasuki Demograsi orang-orang luar negri

4.    Perhatikan investasi jangan sampai ada ijin yang berbulan-bulan, jangan sampai ditahan-tahan

5.    Pastikan belanja produk dalam negeri terutama untuk produk seperti pakaian

6.   Kabupaten Kota harus mendesign daerahnya sebaik mungkin sehingga memiliki deferensiasi yang memaksimalkan potensi daerah sehingga membedakan kabupaten satu dengan yang lain berdasarkan produk ungulan

7.    Jaga stabilitas politik dan keamanan dalam rangka pemilihan kepala daerah serentak pemilu 2024

8.  Jamin kebebasan beragama. Jangan sampai kesepakatan mengalahkan konstitusi ada kelompok agama tertentu mengalahkan konstitusi sementara undang-undang sudah ada.

kita dalam bekerja tidak hanya bersifat administratif birokratif, tetapi Outcame dari SK, Outcome dari RAK, Outcome dari kegiatannya itu sudah dibuat. Ada hasil yang dirasakan masyarakat. Jangan sampai melakukan hal administratif dan kegiatan tapi keberhasilan outcomenya tidak kita pantau. Impact dan benefit nya bagi masyarakat harus dievaluasi dan dimonitoring. Diharapkan Perencanaan Program terjadi sinkronisasi antara Kabupaten Kota.